Pengendalian Lingkungan Data Center

y-u-no-monitor-datacenter-temperature-meme

Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat audit terhadap data center telah dijabarkan dalam tulisan sebelumnya. Khusus tentang pengendalian lingkungan, sengaja saya tulis dalam artikel terpisah karena pembahasan yang cukup panjang. Mungkin hal-hal di bawah ini terlihat sepele, tapi dapat mempengaruhi tingkat ketersediaan data center.

Ruangan

Ruangan data center harus menggunakan lantai yang ditinggikan (raised floor). Raised floor ini berfungsi mengamankan sistem perkabelan dan untuk menghindari efek grounding. Tinggi ideal raised floor ini sekitar 60 cm.

Tentang perkabelan, idealnya antara kabel listrik dan kabel jaringan dibedakan. Biasanya kabel listrik ada di bawah raised floor, sedangkan kabel jaringan digantung dengan kolom khusus di plafon. Selain memudahkan perawatan, hal ini juga dilakukan untuk menghindari efek medan magnet dari kabel listrik terhadap lalu lintas data di kabel jaringan. Lanjutkan membaca

Audit Data Center, Apa Saja yang Perlu Diperhatikan?

Google-data-center-storm-trooper

Dalam hal jam layanan, nasabah perbankan tak ubahnya seperti pelanggan warung burjo. Tersebutlah Pepe Sudarmaji, seorang pelanggan burjo yang bertempat tinggal di Jogja. Jam berapa pun mas Pepe ini lapar, beliau menuntut warung burjo dapat menyediakan Indomie goreng dan Coffemix hangat saat itu juga. Jika saat itu mas Pepe sedang tidak punya uang tunai, maka mas Pepe juga menuntut Bank agar bisa menyediakan layanan tarik tunai dari tabungannya saat itu juga. Mungkin juga transfer atau debit, tergantung level warung burjo yang dikunjungi mas Pepe.

Akibat tuntutan tersebut, Bank harus mempunyai sistem yang reliable, handal 24 jam sehari, 7 kali seminggu, sepanjang tahun. Sistem tersebut tentunya harus didukung sebuah data center yang handal juga. Karenanya, penyelenggaraan data center menjadi salah satu poin dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Manajemen Risiko TI.

Berbekal PBI tersebut dan Surat Edaran terkait, sepanjang tahun kemarin saya bolak-balik mengunjungi beberapa data center. Tentu saja kunjungan tersebut tidak sekedar untuk ngadem, mengingat suhu data center yang diatur hingga 21 C. Sesuai dengan peraturan terkait, beberapa hal dalam penyelenggaraan data center tersebut diperika. Berikut poin-poin pemeriksaan sebuah data center :

Operasional Data Center
Terkait dengan operasional data center, Bank harus mempunyai kebijakan yang menentukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap data center. Kebijakan tersebut juga menunjuk orang-orang yang berhak untuk mengakses ruangan data center. Setiap kunjungan ke data center oleh pihak lain, harus mendapat izin dari pejabat berwenang dan wajib ditemani oleh petugas yang berhak mengakses. Selain itu, setiap kunjungan juga wajib dicatat di buku log. Lanjutkan membaca

Tak Kenal Maka tak Sayang, Kenalan Sama OJK Yuk

ojk_perbankan

Kalau misalnya ditanya, mending kerja di mana, BI atau OJK, dengan yakin sebenarnya saya akan menjawab, BI. Alasannya sederhana, semua orang tahu BI sebagai lembaga elegan nan mewah macam menara gading. Semua gadis, termasuk marketing kartu kredit, teller dan customer service yang cakep-cakep di Bank itu memandang kagum pada pegawai Bank Indonesia. Kalau sudah seperti itu, penampilan fisik bisa menjadi pertimbangan yang nomor sekian.

Beda halnya jika saya sebut OJK sebagai tempat kerja. Mungkin reaksi pertama orang akan, “Hah, apa? Ojek? Tukang ojek?“. Meskipun sebenarnya kerjaan yang saya lakukan sama, termasuk besaran kewenangannya, kerja BI terlihat lebih wah daripada kerja di OJK. Hanya karena orang belum mengenal OJK dan kewenangannnya.

Apa itu OJK dan kewenangannya, sebenarnya telah dijelaskan secara gamblang melalui namanya, Otoritas Jasa Keuangan. Jasa Keuangan adalah sebuah bidang yang mempertemukan antara pemilik dana surplus (masyarakat, perusahaan, pemerintah) dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana (bisa juga masyarakat, perusahaan, dan pemerintah) baik secara langsung ataupun tidak langsung. Contoh lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah bank, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, pasar modal dan lembaga keuangan lainnya.

Sedangkan otoritas secara mudah dapat diartikan sebagai pemerintah atau penguasa. Kewenangan sebuah otoritas meliputi mengatur, mengawasi, memeriksa hingga menyidik. Artinya, lembaga ini yang membuat aturan, kemudian memastikan aturan tersebut dipatuhi semua orang. Jika ada yang terindikasi melanggar, lembaga ini juga mempunyai kewenangan memeriksa hingga menyidik tersangka pelanggar tersebut.

Dari kata otoritas saja sudah terlihat betapa besarnya wewenang OJK. Belum lagi jika dilihat dari kata jasa keuangan. Menurut itung-itungan OJK sendiri, total aset jasa keuangan yang akan diawasi OJK mulai tahun 2014 adalah 11.000 triliun Rupiah. Uang sebesar itu bisa dipakai untuk membuat hampir 2.500 jembatan Suramadu. Jika uang sejumlah tersebut dibelikan kerupuk untuk seluruh rakyat Indonesia, maka setiap orang akan bisa makan tiga kali sehari bertemankan kerupuk selama 40 tahun.

Kenapa OJK?

Kenapa tiba-tiba ada OJK? Tidak cukupkah otoritas jasa keuangan yang telah ada sebelumnya yaitu Bapepam-LK (otoritas pasar modal dan lembaga keuangan) serta Bank Indonesia (otoritas Bank)? Lanjutkan membaca

Anarki Bitcoin

anarkiMarilah kita mulai membaca tulisan ini dengan sejenak mengheningkan cipta untuk nasib buruk kata “anarki” di Indonesia. Sejak zaman akhir orde baru pada tahun 1997-1998, kata anarkis marak digunakan dalam pemberitaan dengan makna “kekerasan”.  Contohnya dalam judul berita “Demo Anarki Timbulkan Antipati“. Padahal, dalam KBBI, anarki berarti (1) hal tidak adanya pemerintahan, undang-undang, peraturan, atau ketertiban; (2) kekacauan (dl suatu negara).

Masih menurut KBBI, anarkisme diartikan sebagai “ajaran (paham) yg menentang setiap kekuatan negara; teori politik yg tidak menyukai adanya pemerintahan dan undang-undang”. Meskipun ada penganut anarki yang menghalalkan segala cara, tetapi banyak juga pelaku anarki yang menghindarkan penggunaan kekuatan dan kekerasan dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang mereka inginkan. Sementara berkat penggunaan yang salah dari media sampai sekarang, kata anarkis bergeser maknanya sebagai sebuah tindakan yang merusak, menimbulkan kekacauan, menganggu ketertiban, atau membahayakan keamanan.

Salah satu contoh terbesar berjalannya anarkisme adalah pada tahun 1936 saat terjadinya revolusi Spanyol. Sekitar lima sampai tujuh juta orang bergabung dalam sebuah struktur sosial tanpa pemerintahan. Setiap orang melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing : ada yang bekerja di bidang pertanian, bekerja di pabrik atau sekolah, hingga menahan serangan dari militer. Hasil dari pekerjaan tersebut dapat dinikmati oleh setiap orang sesuai dengan kebutuhan masing-masing, bukan berdasarkan apa yang telah mereka berikan untuk komunitas.

Pada contoh tersebut, absennya penguasa tidak menghasilkan hal-hal yang ditakutkan warga negara pada umumnya: kekerasan dan kriminal di mana-mana, masyarakat hidup dalam kelaparan, hukum rimba berlaku, dan sebagainya. Anarkisme yang terjadi pada saat itu, jauh berbeda dengan makna anarkisme yang dikenalkan media kita.

Dalam arti sebenarnya, salah satu bentuk anarki yang sekarang sedang berkembang adalah Bitcoin. Bitcoin, yang telah ada sejak tahun 2009, marak diperbincangkan di Indonesia akhir tahun 2013 kemarin. Ramainya perbincangan Bitcoin (dan mulai adanya transaksi menggunakannya), sampai membuat Bank Indonesia merasa perlu untuk melakukan kajian terhadap Bitcoin. Langkah Bank Indonesia tersebut sepertinya membuat entitas yang berkepentingan terhadap Bitcoin di Indonesia merasa mendapatkan angin perhatian dari otoritas sistem pembayaran di Indonesia tersebut. Dua diantara founder entitas tersebut kemudian menulis surat terbuka untuk Bank Indonesia. Lanjutkan membaca