Tahun lalu, sempat mengemuka wacana pembangunan perpustakaan DPR. Perpustakaan dengan anggaran Rp 570 miliar tersebut, oleh pengusulnya diharapkan menjadi perpustakaan terbesar di Asia Tenggara, mampu menampung hingga 600ribu buku, dan dengan model mengacu pada Library of Congress. Urgensi yang dikemukakan untuk pembangunan perpustakaan itu sungguh klasik: untuk mencerdaskan bangsa. Negara susah maju karena enggak doyan buku, begitu kata Akom, ketua DPR waktu itu.
Kalau perpustakaan itu jadi dibangun, apakah dengan serta merta masyarakat Indonesia akan jadi doyan buku? Enggak, menurut saya. Bagi masyarakat Jakarta saya, akses ke perpustakaan tersebut akan sama susahnya dengan akses terhadap pintu tol JCC deket DPR situ. Susah karena macet. Kalau cuma untuk baca satu dua buku, lebih mudah bagi masyarakat Jakarta untuk datang ke Gramedia terdekat lalu beli buku yang dimaksud.
Apalagi bagi masyarakat daerah. Biaya untuk ke Jakarta-nya bisa jadi malah lebih mahal daripada biaya untuk beli buku yang ingin dibaca. Kalau beneran mengacu pada Library of Congress di mana buku koleksinya tidak bisa dipinjam untuk dibawa pulang, maka masyarakat daerah harus nginep di Jakarta kalau mau baca buku sampai selesai. Cerdas.
Solusi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap buku yang lebih tepat justru dilakukan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DKI. Mereka menyediakan buku-buku koleksinya untuk diakses secara online dari mana saja melalui aplikasi bernama iJakarta. Melalui aplikasi itu, semua orang di mana saja dan kapan saja bisa meminjam buku secara online.
iJakarta tak hanya menyediakan buku-buku membosankan seperti yang tersedia di perpustakaan sekolah. Buku-buku populer, termasuk novel-novel fiksi, juga tersedia berkat kerja sama dengan penerbit kenamaan seperti Gramedia dan Elex Media. Untuk menyediakan buku tersebut, Pemprov Jakarta membeli lisensinya dengan anggaran sebesar Rp1,2 miliar setahun. Anggaran untuk pembangunan perpus DPR itu tadi, bisa untuk membiayai lisensi buku di iJakarta selama kira-kira 475 tahun.
Akses ke iJakarta benar-benar gampang. Cukup unduh dari Google Play atau Appstore, semua orang bisa daftar bahkan tanpa perlu KTP DKI. Koleksinya juga terbilang lumayan, selain koleksi dari perpus DKI sendiri, di iJakarta juga tersedia koleksi dari beberapa perpus lain, misalnya perpus beberapa sekolah di Jakarta. Setiap orang bahkan bisa menyumbang buku koleksinya dengan membuat e-pustaka sendiri seperti yang dilakukan mBak-mBak dengan mata paling terkenal, Najwa Shihab.
DPR yang ngebet bikin perpus malah belum punya e-pustaka di iJakarta, justru yang sudah punya e-pustaka adalah MPR RI. Pengguna bisa mengunjungi e-pustaka tersebut kalau memang tertarik dengan buku-buku seperti Risalah Perundingan Tahun 1958 atau buku Sidang Umum MPRS Ketiga Tahun 1965. Tertarik.
Sayangnya, buku-buku milik penerbit luar negeri belum banyak tersedia. Mungkin karena iJakarta belum bekerja sama dengan penerbit-penerbit dari luar negeri. DPR dengan anggarannya yang wah untuk membangun perpustakaan tadi dan dengan keinginan luhur untuk mencerdaskan bangsa, seharusnya mampu untuk membantu iJakarta menambah koleksi dari penerbit internasional.
Gramedia Sebaiknya buka lapak di BukaLapak
Sejak kenal iJakarta liburan Natal kemarin, total saya sudah pinjam 7 buku, 4 selesai dibaca, 2 didrop karena ga cocok dengan isinya, 1 lagi on progress. Jumlah yang lumayan sembari saya menunggu hasil belanja di Gramedia.com pas Harbolnas, 12 Desember kemarin. Jumlah itu sepertinya akan terus bertambah, mengingat ketidakprofesionalisme Gramedia dalam menangani Harbolnas kemarin. Levelnya Gramedia dalam hal ini, sama seperti pelapak di BukaLapak.
Diskon sebesar 70% yang diberikan oleh Gramedia pada saat Harbolnas kemarin, tidak diiringi dengan kesiapan Gramedia dalam menyediakan stok sekaligus menyediakan sistem yang mampu menangani membludaknya pesanan karena diskon tersebut. Pesanan saya yang sudah dinyatakan berhasil pada saat Harbolnas, dibatalkan sepihak oleh Gramedia dengan alasan stok habis.
Lah, kalau stoknya abis, kenapa waktu itu saya bisa transaksi. Tentu saja bukan stoknya yang abis, tapi stok buku diskonnya yang habis. Kalau memang Gramedia cuma menyediakan buku dengan harga diskon yang terbatas, harusnya sistem-nya mampu membatasi jumlah transaksi pada Harbolnas tersebut.
Kesalahan Gramedia karena sistem yang tidak canggih itu justru diperbaiki dengan solusi yang mengecewakan pelanggan: membatalkan pemesanan secara sepihak. Seharusnya, atas nama profesionalisme, mengingat kesalahan terjadi pada pihak Gramedia, mereka tetap bertanggung jawab dengan tetap menanggung beban promosi yang mereka lakukan.
Bikin-bikin promosi sendiri, kerepotan karena laris, lalu dibatalin sendiri. Bravo Gramedia, mending buka lapak di BukaLapak aja, pake sistem BukaLapak yang sudah bisa mengecek ketersediaan stok barang.
Untungnya, buku yang dibatalin oleh Gramedia itu, ada di iJakarta. Jadi seenggaknya saya masih bisa baca buku itu di iJakarta. Lain kali saya butuh bacaan lagi, saya tetep akan ke Gramedia: cuma buat cari buku bagus, lalu pinjam aja di iJakarta.