OJK dan Financial Technology

Runtuhnya bisnis Seven Eleven menjadi pembahasan yang seru pada hari-hari pertama masuk kerja setelah libur Lebaran 2017 kemarin. Kejadian tersebut menarik dibicarakan karena pada saat kemunculannya, Seven Eleven banyak dipuji sebagai pivot bisnis yang berhasil dari bisnis fotografi analog yang memudar atas nama Fuji Film, menjadi tempat nongkrong yang populer pada kalangan muda dengan brand Seven Eleven. Beragam kalangan mulai yang pakar sampai yang sekedar sok tahu, mengeluarkan analisanya mengenai kegagalan Sevel bertahan.

Salah satu pakar tersebut adalah Profesor Rhenald Kasali melalui tulisan di kompas.com yang berjudul “Regulator, Belajarlah dari Kasus Sevel”. Seperti sudah tergambarkan secara eksplisit dalam judulnya, Prof. Rhenald menyalahkan regulator (dalam hal ini Kementrian Perdagangan dan Kementrian Pariwisata) yang menghambat inovasi bisnis Sevel. Beliau lalu meminta regulator lain untuk tidak mengulang dosa tersebut.

Saya begitu menghormati Profesor Rhenald dari tulisan-tulisan sebelumnya di kompas.com. Analisanya cerdas sekaligus mudah dimengerti bahkan oleh mereka yang pengetahuan ekonominya pas-pasan. Namun demikian, untuk tulisan yang satu ini, saya merasa ada hal yang kurang pas yang beliau gunakan untuk menguatkan kesimpulannya mengenai dosa-dosa regulator. Saya mengutip beliau: “Perilaku kaku seperti ini juga  sering kita dengar dilakukan para auditor OJK yang amat menghalangi inovasi di dunia perbankan untuk menjelajahi fintech.”.

Mungkin profesor Rhenald yang sekaligus merupakan praktisi di bidang perbankan, punya contoh konkrit mengenai perilaku yang beliau sebut kaku tersebut. Sayangnya, contoh konkrit tersebut tidak dijelaskan, melainkan hanya mengulang-ulang menyebut industri keuangan sebagai salah satu yang lamban berkembang karena ulah regulator-nya.

OJK dan fintech

Masalahnya, frase yang digunakan profesor Rhenald itu begitu kuat dan dengan didukung oleh kredibilitas keilmuan beliau, dapat memberikan kesan yang membekas di masyarakat. Padahal senyatanya, banyak hal yang telah dilakukan OJK dalam mendukung perkembangan fintech. Tanpa mengurangi hormat saya terhadap beliau dan kepakarannya, saya mencoba menjelaskan apa yang sudah dilakukan OJK terhadap perkembangan financial technology di Indonesia.

Dukungan OJK terhadap fintech yang tak banyak diketahui oleh masyarakat adalah boleh digunakannya saluran e-channel sebagai mekanisme bertatap muka dengan nasabah saat nasabah pertama kali membuka rekening. Lanjutkan membaca

Menanti Kolaborasi antara Bank dan FinTech

Wajah industri perbankan dalam dua dekade terakhir telah diubah dengan hadirnya internet banking. Hadirnya internet banking membuat nasabah umumnya hanya punya dua alasan untuk datang ke kantor cabang Bank: untuk membuka rekening pertama kalinya dan untuk ngurus ATM yang ketelen. Transaksi lainnya bisa dilakukan secara online di rumah, di kantor, bahkan di warung kopi dengan berbekal gadget di tangan.

Tak hanya urusan dengan Bank, transaksi perbankan lewat internet juga telah mengubah cara masyarakat bertransaksi. Membayar tagihan, transaksi jual beli, hingga membeli pulsa dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan di mana saja. Dari sisi Bank, penggunaan electronic channel oleh nasabahnya mampu menekan ongkos operasional Bank sekaligus menambah pendapatan Bank dari biaya transaksi.

Bank dengan electronic channel-nya memungkinkan transaksi perbankan dapat dilakukan di mana saja. Setelah tahap itu tercapai, perkembangan teknologi selanjutnya memungkinkan transaksi perbankan dapat dilakukan oleh siapa saja, terutama oleh perusahaan-perusahaan teknologi yang memberikan layanan keuangan atau biasa disebut dengan fintech.

Semua transaksi yang disebut di atas, saat ini sudah bisa dilakukan di luar layanan perbankan. Kalau sekedar untuk membeli pulsa atau membayar listrik, rasanya sudah banyak layanan online di luar internet banking. Lebih jauh lagi, beberapa layanan berbasis blockchain seperti Ripple, bahkan dapat menyediakan transfer antarnegara dengan lebih cepat dan murah dibanding yang disediakan oleh Bank.

bank fintech

Inovasi fintech bahkan bisa dianggap selangkah lebih maju dibandingkan dengan Bank ketika BukaLapak bersama Bareksa meluncurkan BukaReksa. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk membeli produk reksa dana secara online. Biasanya, Bank sebagai Agen Penjual Reksa Dana (APERD) hanya menjual reksa dana secara offline melalui cabang-cabang mereka. Mungkin tidak lama lagi, Bank-Bank akan menyusul untuk menjual reksa dana melalui layanan internet banking mereka. Namun tetap saja, mereka sudah selangkah di belakang BukaReksa.

Sebenarnya, sangat wajar jika Bank kalah cepat berinovasi dibandingkan dengan perusahaan teknologi. Ukuran Bank yang luar biasa besar dibandingkan dengan startup, menyebabkan kelembaman tersendiri yang membuat inovasi tak bisa dengan cepat dilakukan. Apalagi harus diakui bahwa Bank bermain dalam lapangan yang penuh dengan aturan. Mau tak mau, inovasi Bank seringkali terhambat dengan banyaknya aturan yang mesti mereka penuhi.

Namun demikian, jika Bank juga berhasil membuka layanan penjualan reksa dana pada internet banking-nya, kira-kira kemana nasabah akan bertransaksi? Bisa jadi, nasabah akan kembali lagi untuk menggunakan layanan Bank. Beberapa nasabah yang lebih konservatif, bisa jadi malah memilih untuk menunggu layanan tersebut disediakan oleh Bank, alih-alih mencoba menggunakan BukaReksa. Meskipun cenderung telat dalam berinovasi, bagaimanapun Bank tetap memiliki keunggulan dibandingkan dengan pesaing muda-nya. Lanjutkan membaca

Ide Cerdas Aksi Nyata untuk Agama dan Perekonomian

Kemarin-kemarin di timeline saya bersliweran teman-teman yang mengaku peduli dengan agama dan perekonomian. You guys, rocks! Really. Salut untuk kalian yang berbuat aksi nyata demi agama dan perekonomian Indonesia terutama karena saya belum berani melakukannya. Tapi guys, “cerdas” dan “nyata” menurut kalian dan menurut saya mungkin agak sedikit berbeda.

Di sini saya tidak bermaksud menilai kalian. Kalian saja yang menilai ide saya ini, cerdas dan nyata atau tidak: membuat fintech peer-to-peer lending berbasis syariah.

fintech-syariah

Salah satu ancaman yang mampu mengganggu kemapanan bank adalah fintech. Perusahaan-perusahaan rintisan yang memanfaatkan teknologi untuk melakukan bisnis yang sama dengan yang dilakukan oleh bank. Dua bidang bisnis bank yang riuh diramaikan oleh fintech adalah sistem pembayaran dan pembiayaan peer-to-peer. Lanjutkan membaca

Melihat Lebih Dekat Proses Bisnis UangTeman

Tulisan ini adalah bagian pertama dari trilogi mengenai the Rising of Startup FinTech in Indonesia. Pada bagian pertama ini, saya mencoba melihat lebih dekat proses bisnis UangTeman dan menjelaskan   kenapa bunga UangTeman sedemikian mahal.

Munculnya UangTeman, startup yang mau meminjami Anda uang, menimbulkan banyak respon yang umumnya negatif. Firdaus Djaelani, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan, dengan tega (namun jujur) bahkan menyebut UangTeman sebagai rentenir jenis baru yang memanfaatkan teknologi. Jika Anda meminjami saya uang dengan bunga 1% per hari, saya pun akan lebih suka memanggil Anda lintah darat daripada harus menyebut Anda dengan sebutan teman.

Sumber: https://housebuyfast.co.uk/

Bunga setinggi itu harus dikenakan oleh UangTeman karena walaupun seakan-akan mereka memanfaatkan teknologi, proses bisnis mereka sebenarnya tidak lebih bagus daripada proses bisnis bank tradisional. Meskipun pengajuan pinjaman dapat dilakukan secara online, untuk pinjaman pertama calon nasabah UangTeman tetap harus melakukan hal yang dilakukan oleh semua calon nasabah bank, datang ke kantor. Hal ini mengharuskan UangTeman membuat kantor cabang hingga di beberapa kota di mana mereka ingin beroperasi.

Masih perlunya proses tatap muka ini adalah kelemahan utama UangTeman yang mengaku berbasis teknologi. Lanjutkan membaca

Mengintip Keuangan Inklusi di Negeri Para Petani

Salah satu kasus e-money paling sukses di dunia, terjadi bukan di negara maju dengan teknologi paling canggih, tetapi justru terjadi di negara di mana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Negara tersebut juga bukan negara kaya, lebih dari setengah penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Negara tersebut bernama Kenya, dengan layanan e-money bernama M-PESA yang punya 17 juta pengguna aktif (Maret 2013) atau sekitar 45% dari total populasinya.

M-Pesa pertama diluncurkan pada tahun 2007, memberikan layanan di mana penggunanya bisa mengirim dan menerima uang, serta membayar tagihan. Layanan ini diselenggarakan bukan oleh Bank, melainkan oleh sebuah perusahaan telekomunikasi bernama Safaricom yang menguasai sekitar 70% pangsa pasar di Kenya. Tidak memerlukan teknologi canggih, M-Pesa digunakan cukup dengan SMS. Yang dibutuhkan untuk menggunakan layanan ini hanya sebuah handphone dan sebuah kartu identitas yang masih berlaku.

mpesa

Sebelumnya hadirnya M-Pesa, orang Kenya mengirim uang dengan biaya yang relatif mahal. Untuk uang senilai USD 100 misalnya, mereka dapat mengirimkannya secara cepat melalui Bank atau MoneyGram dengan biaya masing-masing sekitar USD 20 dan USD 12. Sedangkan untuk cara yang lebih lambat, penduduk Kenya dapat mengirim melalui perusahaan bus (USD 3) atau kantor pos (USD 6). Sedangkan  M-Pesa menawarkan biaya sekitar USD 2,5 untuk mengirimkan uang secara real time dengan jumlah yang sama ke non-pengguna M-Pesa. Biaya pengiriman uang untuk sesama pengguna M-Pesa bahkan lebih murah lagi.

Dengan cepat, M-Pesa mengubah cara orang-orang Kenya mengirim uang dan bertransaksi. Insentif yang diberikan kepada kedua pihak (tenant dan nasabah), membuat M-Pesa juga digunakan sebagai payment platform. Sejumlah rumah sakit, perusahaan asuransi, sekolah hingga toko kelontong menerima pembayaran melalui M-Pesa.

Setelah lima tahun berjalan, M-Pesa dikembangkan menjadi layanan keuangan yang lebih kompleks. Lanjutkan membaca

Memahami Batasan Bunga oleh OJK

Baru-baru saja, sekitar dua minggu yang lalu, OJK mengumumkan sebuah tindakan pengawasan (supervisory action) yang memberikan batas atas terhadap bunga deposito yang diberikan oleh Bank-Bank besar. Layaknya semua tindakan otoritas, tentu saja ada pro kontra mengikuti. Ada yang setuju, ada yang mempertanyakan, ada pula yang mencela, dan yang dibelakang cuma ngangguk-ngangguk ngantuk.

Pertama-tama yang perlu dipahami, batasan ini merupakan sebuah tindakan pengawasan, bukan merupakan peraturan, bukan merupakan kebijakan. Sesuai undang-undang, OJK dapat memberikan sebuah perintah tertulis kepada Lembaga Keuangan, dalam hal ini Bank, untuk mengatur dan mengawasi kesehatan Bank. Tentunya, hal ini disesuaikan dengan kondisi, baik kondisi mikro Bank itu sendiri maupun kondisi makro perekonomian.

Karena sifatnya hanya tindakan pengawasan, sebenarnya tak mengatur sanksi secara jelas jika ada Bank yang membandel tak mau mengikuti petunjuk ini. Pelanggaran terhadap tindakan pengawasan sanksinya ya sebuah tindakan pengawasan juga, bisa “hanya” denda, sampai dengan momok bagi semua pengurus perbankan, fit and proper test. Ringan beratnya tentu saja disesuaikan dengan akibat pelanggaran tersebut bagi kesehatan Bank itu sendiri. Lanjutkan membaca

Pengendalian Lingkungan Data Center

y-u-no-monitor-datacenter-temperature-meme

Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat audit terhadap data center telah dijabarkan dalam tulisan sebelumnya. Khusus tentang pengendalian lingkungan, sengaja saya tulis dalam artikel terpisah karena pembahasan yang cukup panjang. Mungkin hal-hal di bawah ini terlihat sepele, tapi dapat mempengaruhi tingkat ketersediaan data center.

Ruangan

Ruangan data center harus menggunakan lantai yang ditinggikan (raised floor). Raised floor ini berfungsi mengamankan sistem perkabelan dan untuk menghindari efek grounding. Tinggi ideal raised floor ini sekitar 60 cm.

Tentang perkabelan, idealnya antara kabel listrik dan kabel jaringan dibedakan. Biasanya kabel listrik ada di bawah raised floor, sedangkan kabel jaringan digantung dengan kolom khusus di plafon. Selain memudahkan perawatan, hal ini juga dilakukan untuk menghindari efek medan magnet dari kabel listrik terhadap lalu lintas data di kabel jaringan. Lanjutkan membaca

Audit Data Center, Apa Saja yang Perlu Diperhatikan?

Google-data-center-storm-trooper

Dalam hal jam layanan, nasabah perbankan tak ubahnya seperti pelanggan warung burjo. Tersebutlah Pepe Sudarmaji, seorang pelanggan burjo yang bertempat tinggal di Jogja. Jam berapa pun mas Pepe ini lapar, beliau menuntut warung burjo dapat menyediakan Indomie goreng dan Coffemix hangat saat itu juga. Jika saat itu mas Pepe sedang tidak punya uang tunai, maka mas Pepe juga menuntut Bank agar bisa menyediakan layanan tarik tunai dari tabungannya saat itu juga. Mungkin juga transfer atau debit, tergantung level warung burjo yang dikunjungi mas Pepe.

Akibat tuntutan tersebut, Bank harus mempunyai sistem yang reliable, handal 24 jam sehari, 7 kali seminggu, sepanjang tahun. Sistem tersebut tentunya harus didukung sebuah data center yang handal juga. Karenanya, penyelenggaraan data center menjadi salah satu poin dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Manajemen Risiko TI.

Berbekal PBI tersebut dan Surat Edaran terkait, sepanjang tahun kemarin saya bolak-balik mengunjungi beberapa data center. Tentu saja kunjungan tersebut tidak sekedar untuk ngadem, mengingat suhu data center yang diatur hingga 21 C. Sesuai dengan peraturan terkait, beberapa hal dalam penyelenggaraan data center tersebut diperika. Berikut poin-poin pemeriksaan sebuah data center :

Operasional Data Center
Terkait dengan operasional data center, Bank harus mempunyai kebijakan yang menentukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap data center. Kebijakan tersebut juga menunjuk orang-orang yang berhak untuk mengakses ruangan data center. Setiap kunjungan ke data center oleh pihak lain, harus mendapat izin dari pejabat berwenang dan wajib ditemani oleh petugas yang berhak mengakses. Selain itu, setiap kunjungan juga wajib dicatat di buku log. Lanjutkan membaca